Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan, keputusan penundaan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat oleh The Fed, sangat mempengaruhi pembahasan Asumsi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPB/Kepala Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senin (21/09/15) malam. Raker dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad (F-PG, Dapil Gorontalo).

“Asumsi Makro dalam RAPBN yang di dorong pemerintah sampai saat ini, saya kira dipengaruhi oleh keputusan The Fed. Penundaan ini akan memberikan pengaruh semakin panjang. Pemerintah katanya akan mendiskusikan kembali, dengan mempertimbangkan kondisi global, salah satunya keputusan The Fed itu,” kata Amir.

Politikus F-PPP itu mengatakan, semakin cepat The Fed memutuskan, dan memberikan kepastian, itu akan memudahkan untuk menetapkan besaran asumsi makro. Akibat tidak ada kepastian ini, salah satunya juga memberikan ketidakpastian kurs rupiah.

“Komisi XI berharap Pemerintah memasang rentang kurs rupiah yang sempit. Misalnya nilai kurs rupiah yang diusulkan dalam asumsi makro nanti antara Rp 13.400 sampai Rp 13.900, tapi ini masih terlalu luas. Kita ingin dipersempit, misalnya di Rp 13.500 sampai Rp13.600,” kata Amir.

Amir mengakui, sampai saat ini pihaknya dan Pemerintah belum sepakat untuk menentukan angka-angka dalam asumsi makro RAPBN 2016. Pihaknya ingin, Pemerintah memantapkan di internalnya dahulu, baru kemudian dibahas bersama DPR.

Politikus asal dapil Sulawesi Selatan ini memperkirakan, besaran asumsi makro bisa saja berubah drastis dibandingkan dengan yang diusulkan Presiden pada 14 Agustus 2015 lalu. Pasalnya, keadaan sekarang sudah sangat berbeda.

“Yang kami lihat, asumsi makro akan berubah. Kita sepakat kalau pemerintah optimis, tapi kita juga harus hati-hati jangan sampai optimis itu tidak tercapai lagi. Kita harus kembali bagaimana supaya hal ini realistis, tapi realistis yang dimaksud adalah sudah ada optimis dari pemerintah, bukan dari kondisi pasar yang ada. Sehingga ada ektra effort yang dilakukan oleh pemerintah,” harap Amir.

Dalam kesempatan itu, Amir juga berharap, Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan fungsi sebagai coordinator rencana pembangunan secara nasional, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah

“Bappenas  harus mengarah kemana supaya anggaran-anggaran itu tidak sia-sia turun ke daerah. Anggaran tidak sia-sia dikelola oleh kemeterian dan lembaga, sehingga tujuan rencana program kita bisa tercapai. Terutama dari target-target kemasyarakatan, seperti menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan lain-lain,” harap Amir sambil mengatakan hal ini dapat dibahas bersama Komisi XI. (sf)/foto:jaka/parle/iw.